 |
| Bambang DH Saat Orasi Kenaikan BBM |
Surabaya (pemburu) - Ancaman
sanksi pemecatan dari jabatan tidak membuat Wakil Walikota Surabaya
Bambang DH takut. Dia bahkan meminta Mendagri untuk tegas memberikan
sanksi kepadanya sesuai aturan yang ada.
Usai menggelar aksi
demonstrasi di depan kediaman Walikota Surabaya, Bambang DH mengatakan,
dirinya tahu betul risiko yang akan dihadapi jika dirinya tetap ikut
turun ke jalan. Namun, Bambang mengaku siap menerima risiko tersebut,
karena sebagai kader partai dirinya lebih memilih misi yang diemban oleh
partai tempatnya bernaung.
"Saya sudah tahu risiko apa yang akan terjadi. Saya sudah menghitung. Tetapi dalam hal ini, saya ingin berjuang untuk partai dan rakyat. Saya tidak ingin menjadi pelacur politik," ujarnya.
Bambang mengaku, dirinya tidak mementingkan jabatannya sebagai wakil walikota ketimbang misi yang dibawa partainya untuk kesejahteraan rakyat.
"Berkali-kali saya tegaskan, jika disuruh memilih antara jabatan dengan misi dari partai, saya lebih memilih misi untuk kesejahteran rakyat. Dari itu, saya siap menerima risiko ini," bebernya.
Bahkan Bambang secara terang-terangan meminta kepada Mendagri untuk tetap memberikan sanksi jika ternyata langkah yang dilakukanya menyalahi aturan.
"Saya minta kepada pak Mendagri untuk tetap memberikan sanksi secara tegas jika langkah saya ini menyalahi aturan. Jangan ragu-ragu," tantangnya.
Saat dikonfirmasi, apakah langkah turun kejalan tidak menyalahi etika yang ada, mengingat dirinya adalah pejabat pemerintahan? Bambang menjawab dengan sedikit menyentil Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang tidak ada di tempatnya saat masyarakat membutuhkannya.
"Seorang pemimpin itu harus ada ketika masyarakat membutuhkan. Kalau kasus ini lebih beretika mana ketika rakyat seperti ini, tapi pemimpinnya tidak berada di tempat," sindir Bambang. [rif/but]
"Saya sudah tahu risiko apa yang akan terjadi. Saya sudah menghitung. Tetapi dalam hal ini, saya ingin berjuang untuk partai dan rakyat. Saya tidak ingin menjadi pelacur politik," ujarnya.
Bambang mengaku, dirinya tidak mementingkan jabatannya sebagai wakil walikota ketimbang misi yang dibawa partainya untuk kesejahteraan rakyat.
"Berkali-kali saya tegaskan, jika disuruh memilih antara jabatan dengan misi dari partai, saya lebih memilih misi untuk kesejahteran rakyat. Dari itu, saya siap menerima risiko ini," bebernya.
Bahkan Bambang secara terang-terangan meminta kepada Mendagri untuk tetap memberikan sanksi jika ternyata langkah yang dilakukanya menyalahi aturan.
"Saya minta kepada pak Mendagri untuk tetap memberikan sanksi secara tegas jika langkah saya ini menyalahi aturan. Jangan ragu-ragu," tantangnya.
Saat dikonfirmasi, apakah langkah turun kejalan tidak menyalahi etika yang ada, mengingat dirinya adalah pejabat pemerintahan? Bambang menjawab dengan sedikit menyentil Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang tidak ada di tempatnya saat masyarakat membutuhkannya.
"Seorang pemimpin itu harus ada ketika masyarakat membutuhkan. Kalau kasus ini lebih beretika mana ketika rakyat seperti ini, tapi pemimpinnya tidak berada di tempat," sindir Bambang. [rif/but]
Postingan
