Jakarta (metroraya) -Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai
Golkar, Nurul Arifin menyambut baik wacana PPP yang akan mengusung Jusuf
Kalla (JK) sebagai Capres 2014.
Namun, dia menilai jika wacana menjadi kenyataan akan memiliki konsekuensi sendiri, karena DPP Partai Golkar telah memutuskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aburizal Bakrie (Ical) untuk menjadi capres.
"Kami merespon positif wacana PPP tersebut. Pak JK adalah salah satu tokoh terbaik di Golkar. Namun, konstitusi partai sudah mengatur tentang hal pencalonan di luar keputusan rapimnas. Jika ada kader yang maju di luar rekomendasi rapimnas, maka akan ada konsekuensinya, berupa surat teguran, dan seterusnya," tandas Nurul saat dihubungi, Senin (23/7/2012).
Meski DPP sudah menentukan sikap tegas kepada kadernya yang akan maju sebagai capres dari partai lain, lanjut Nurul, namun Golkar tidak akan memberlakukan khusus jika yang maju itu adalah JK. "Karena Pak JK sendiri tokoh di Golkar, dan mantan ketua umun Partai Golkar," tuturnya.
Nurul meyakini hal ini sudah pernah dilakukan JK sebelumnya. Ketika 2004, JK diusung sebagai cawapres bukan dari Partai Golkar namun diakui menuai kesuksesan. "Yang pasti, Pak JK sudah paham. Ketentuan tidak bisa menggunakan infrastruktur partai sebagai alat kampanye. Jika hal ini terjadi, maka ini adalah kali kedua Pak JK mengalami pengalaman serupa. Dulu di Pilpres 2004 juga terjadi hal yang sama dan pada waktu itu Pak JK bisa membangun infrastruktur sendiri di luar partai," tambah dia.
Memang, PPP terus melakukan pendalaman terhadap nama-nama calon presiden yang muncul saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP Februari 2012 di Kediri, Jawa Timur untuk dibawa dalam Mukernas II 2013. Nama Jusuf Kalla, tokoh eksternal yang paling banyak mendapat dukungan dari internal PPP dalam Mukernas I.
"Tentunya kami akan terus memonitor kinerja serta sepak terjang JK serta tren elektabilitas oleh berbagai lembaga riset politik," ujar Ketua DPP Bidang Komunikasi PPP Arwani Thomafi dalam rilis yang diterima INILAH.COM, Minggu (22/7/2012).
Arwani menuturkan, riset terbaru akhir Juni lalu oleh Saiful Mujani and Research Consulting (SMRC) menempatkan JK sebagai calon presiden urutan ketiga, dengan elektabilitas sebesar 9,6 persen, setelah Megawati Soekarnoputri (17,6 persen) dan Prabowo Subianto (16,7 persen). "Elektabilitas JK yang cenderung baik ini tentu akan menjadi dinamika yang menarik pada Mukernas II tahun depan."
Dia mengatakan, bagaimanapun, PPP menginginkan capres yang diusung kelak akan memenangi Pilpres. Karena itu, faktor elektabilitas menjadi salah satu syarat penting untuk berkompetisi dalam Pemilu Presiden. Selain itu, posisi JK yang terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada awal Juni lalu, semakin mendekatkan psikologi politik PPP dengan Jusuf Kalla yang memang memiliki rekam jejak kedekatan yang cukup baik dgn umat Islam.
Dia mengatakan, PPP juga tetap melihat kandidat lain yang juga muncul sebagai aspirasi saat Mukernas I PPP lalu seperti Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan dan nama-nama lainnya. Selain itu, hingga saat ini nama Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali masih unggul sebagai satu-satunya capres yang diusulkan oleh internal PPP. (adi)
Namun, dia menilai jika wacana menjadi kenyataan akan memiliki konsekuensi sendiri, karena DPP Partai Golkar telah memutuskan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Aburizal Bakrie (Ical) untuk menjadi capres.
"Kami merespon positif wacana PPP tersebut. Pak JK adalah salah satu tokoh terbaik di Golkar. Namun, konstitusi partai sudah mengatur tentang hal pencalonan di luar keputusan rapimnas. Jika ada kader yang maju di luar rekomendasi rapimnas, maka akan ada konsekuensinya, berupa surat teguran, dan seterusnya," tandas Nurul saat dihubungi, Senin (23/7/2012).
Meski DPP sudah menentukan sikap tegas kepada kadernya yang akan maju sebagai capres dari partai lain, lanjut Nurul, namun Golkar tidak akan memberlakukan khusus jika yang maju itu adalah JK. "Karena Pak JK sendiri tokoh di Golkar, dan mantan ketua umun Partai Golkar," tuturnya.
Nurul meyakini hal ini sudah pernah dilakukan JK sebelumnya. Ketika 2004, JK diusung sebagai cawapres bukan dari Partai Golkar namun diakui menuai kesuksesan. "Yang pasti, Pak JK sudah paham. Ketentuan tidak bisa menggunakan infrastruktur partai sebagai alat kampanye. Jika hal ini terjadi, maka ini adalah kali kedua Pak JK mengalami pengalaman serupa. Dulu di Pilpres 2004 juga terjadi hal yang sama dan pada waktu itu Pak JK bisa membangun infrastruktur sendiri di luar partai," tambah dia.
Memang, PPP terus melakukan pendalaman terhadap nama-nama calon presiden yang muncul saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I PPP Februari 2012 di Kediri, Jawa Timur untuk dibawa dalam Mukernas II 2013. Nama Jusuf Kalla, tokoh eksternal yang paling banyak mendapat dukungan dari internal PPP dalam Mukernas I.
"Tentunya kami akan terus memonitor kinerja serta sepak terjang JK serta tren elektabilitas oleh berbagai lembaga riset politik," ujar Ketua DPP Bidang Komunikasi PPP Arwani Thomafi dalam rilis yang diterima INILAH.COM, Minggu (22/7/2012).
Arwani menuturkan, riset terbaru akhir Juni lalu oleh Saiful Mujani and Research Consulting (SMRC) menempatkan JK sebagai calon presiden urutan ketiga, dengan elektabilitas sebesar 9,6 persen, setelah Megawati Soekarnoputri (17,6 persen) dan Prabowo Subianto (16,7 persen). "Elektabilitas JK yang cenderung baik ini tentu akan menjadi dinamika yang menarik pada Mukernas II tahun depan."
Dia mengatakan, bagaimanapun, PPP menginginkan capres yang diusung kelak akan memenangi Pilpres. Karena itu, faktor elektabilitas menjadi salah satu syarat penting untuk berkompetisi dalam Pemilu Presiden. Selain itu, posisi JK yang terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada awal Juni lalu, semakin mendekatkan psikologi politik PPP dengan Jusuf Kalla yang memang memiliki rekam jejak kedekatan yang cukup baik dgn umat Islam.
Dia mengatakan, PPP juga tetap melihat kandidat lain yang juga muncul sebagai aspirasi saat Mukernas I PPP lalu seperti Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Anies Baswedan dan nama-nama lainnya. Selain itu, hingga saat ini nama Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali masih unggul sebagai satu-satunya capres yang diusulkan oleh internal PPP. (adi)
Sumber : Inilah.com
Postingan
